Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia

Prinsip-Prinsip Dasar Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik di Perusahaan

Seiring dengan peranan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memastikan penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik / Good Corporate Governance (GCG) di dalam industri jasa keuangan melalui pemberlakuan peraturan perundang-undangan yang secara lebih komprehensif mengatur mengenai GCG, Perusahaan berusaha untuk selalu menjadi yang terdepan dalam mengakomodir setiap perubahan yang ada dengan tetap berpegang teguh pada kelima prinsip dasar GCG yang terdiri dari: (i) Keterbukaan (transparency); (ii) Akuntabilitas (accountability); (iii) Tanggung Jawab (responsibility) ; (iv) Independensi (independence); dan (v) Kewajaran (fairness).

 

Hasil Laporan dan Penilaian Mandiri Penerapan Prinsip-Prinsip GCG Perusahaan Tahun 2015

Penerapan prinsip-prinsip GCG berdasarkan hasil penilaian mandiri penerapan prinsip-prinsip GCG tahun 2015 yang telah disampaikan kepada Direktur Pengawas Asuransi dan BPJS Kesehatan Otoritas Jasa Keuangan melalui surat Perusahaan No.28/MI/II/2016 tanggal 26 Februari 2016, Perusahaan telah melakukan beberapa perbaikan dan pengembangan baik dalam struktur, sistem maupun dokumen, dibandingkan hasil penilaian mandiri tahun 2014, yakni:

  1. Struktur:

    Pada tanggal 5 Mei 2016, terjadi perubahan struktur pada susunan Direksi AJMI menjadi :

    Presiden Direktur: Indren Stephen Naidoo

    Direktur: Sutikno Widodo Sjarif

    Direktur: Apriliani Twelfrina Siregar

    Pada tanggal 1 September 2016, terjadi perubahan struktur pada susunan Dewan Komisaris AJMI menjadi:

    Presiden Komisaris: Jonathan M.A Hekster

    Komisaris: Ke Wing Siu

    Komisaris Independen: Drs. Suyoto

    Komisaris Independen: Eko Putro Adijayanto.

    Pada tahun 2016, AJMI telah memenuhi ketentuan jumlah Komisaris Independen sesuai dengan yang dimintakan dalam POJK GCG.

  2. Sistem:

    AJMI telah memiliki whistleblowing system melalui Hotline Ethics Service dalam bentuk nomor telepon pengaduan rahasia yang dikelola oleh pihak ketiga yakni oleh kantor pusat MFC Toronto, serta dalam bentuk alamat email khusus yang terkoneksi langsung ke departemen Legal & Compliance.

  3. Dokumen:
    1. Sebagai bentuk komitmen atas penerapan GCG, AJMI telah melakukan pemetaan atas komite-komite yang dipersyaratkan oleh POJK GCG dan dibutuhkan oleh AJMI yang terdiri dari: (i) Governance Committee; (ii) Collaboration Committee; dan (iii) Communication Board. Komite-komite tersebut telah dilengkapi dengan piagam-piagam sebagai panduan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.

      Governance Committee merupakan komite yang dipersyaratkan oleh POJK GCG, terdiri atas:

      • 3 (tiga) Komite di bawah Dewan Komisaris AJMI yakni: (a) Audit Committee; (b) Risk Monitoring Committee; dan (c) Integrated Governance Committee; dan
      • 5 (lima) Komite di bawah Direksi AJMI yakni: (a) Risk Management Committee; (b) Anti Money Laundering Committee; (c) Investment Committee; (d) Product Steering Committee; dan (e) Integrated Risk Management Oversight Committee
    2. AJMI juga melakukan pemutakhiran beberapa dokumen/pedoman/kebijakan di tingkat korporat, seperti:

      1. Laporan Pelaksanaan GCG, termuat dalam Laporan Tahunan AJMI yang terakhir tahun 2015 diantaranya memuat informasi sebagai berikut:
        1. Jumlah rapat berikut daftar hadir untuk rapat-rapat Dewan dan rapat-rapat gabungan antar Dewan dan komisi kerja masing-masing Dewan;
        2. Penjelasan rinci mengenai komite-komite Dewan Komisaris dan Direksi;
        3. Fungsi Dewan Pengawas Syariah; dan
        4. Pelaksanaan sistem pengendalian internal, termasuk sistem pengendalian risiko dan sistem pengawasan dan audit internal.
      2. Pedoman Anti Pencucian Uang dan Anti Pendanaan Teroris untuk disesuaikan dengan POJK No. 39/POJK.05/2015 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Industri Keuangan Non-Bank.
      3. AJMI telah mengesahkan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi sesuai dengan POJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.

Pada tahun 2016, AJMI telah menerapkan tata kelola perusahaan yang secara umum baik sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola. Namun, AJMI akan terus meningkatkan komunikasi antara organ Perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

 

Struktur Tata Kelola

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS merupakan organ perseroan tertinggi yang memegang segala kewenangan yang tidak didelegasikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selama tahun 2016, Perusahaan melaksanakan 8 (delapan) keputusan secara sirkuler dimana salah satunya adalah RUPS Tahunan, pada tanggal 29 Juni 2016 yang telah dituangkan dalam Shareholders’ Resolutions in Lieu of an Annual General Meeting of Shareholders of PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia No. LC/i/AGMS-AJMI/6/16.

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris secara kolektif melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Direksi dengan mendahulukan prinsip-prinsip sebagai berikut:

  1. Kebijakan dilandasi oleh itikad baik, kehati-hatian dan rasa tanggung jawab dan ditujukan pada kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.
  2. Kebijakan diambil secara terbuka kepada Direksi maupun para pemangku kepentingan.
  3. Kebijakan dilandasi oleh objektifitas serta perlakuan yang adil dan konsisten pada data dan informasi yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris.
Komisaris Independen
Nama Jabatan Referensi
Jonathan Michiel Anthony Hekster (JT) Presiden Komisaris Akta Notaris Mala Mukti, SH, LLM, Notaris di Jakarta No.56, tanggal 26 Oktober 2016.
Ke Wing Siu (KS) Komisaris
Dr. Suyoto (ST) Komisaris Independen
Eko Putro Adijayanto (EP) Komisaris Independen
Rapat Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2016, Dewan Komisaris Perusahaan menyelenggarakan rapat sebanyak 12 (dua belas) dimana 6  (enam) kali dilakukan secara fisik dan 6 (enam) kali dilakukan dengan keputusan sirkuler, dengan daftar hadir sebagai berikut:

No Tanggal Jumlah Kehadiran
PHS KS LS RM JT ST EP
1 29 Jan 2016 v v v v v v -
2 25 Feb 2016 v v - v v v -
3 30 Mar 2016 v v v v v v -
4 27 Apr 2016 v v v v v v -
5 31 May 2016 - v - - v v v
6 28 June 2016 - - - - v v v
7 27 July 2016 - - - - v v v
8 23 August 2016 - - - - v v v
9 14 September 2016 - - - - v v v
10 13 October 2016 - - - - v v v
11 30 November 2016 - - - - v v v
12 13 December 2016 - - - - v v -
    % 83 - - 100 100 87.5

 

Komite-Komite Penunjang Dewan Komisaris

Untuk membantu efektifitas pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris, Perusahaan telah membentuk komite-komite penunjang Dewan Komisaris yang bekerja secara kolektif, yaitu:

Komite Audit

Komite Audit bertujuan untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalani fungsi pengawasannya sehubungan dengan audit sebagaimana diatur dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan Asuransi Indonesia dan secara berkala melaporkannya kepada Dewan Komisaris.

Komite Pemantauan Risiko

Komite Pemantauan Risiko bertujuan untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalani fungsi pengawasannya sehubungan dengan sistem manajemen risiko dan secara berkala melaporkannya kepada Dewan Komisaris.

Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite Tata Kelola Terintegrasi bertujuan untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalani fungsi pengawasannya sehubungan dengan tata kelola terintegrasi dalam Perusahaan serta dalam Konglomerasi Keuangan.

Direksi

Direksi merupakan organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas seluruh kegiatan pengurusan Perusahaan agar berjalan sesuai visi, misi, sasaran usaha, strategi, kebijakan dan rencana usaha yang telah ditetapkan oleh Perusahaan.

Keanggotaan dan Komposisi Direksi

Terhitung sejak tanggal 5 Mei 2016, komposisi Direksi adalah sebagai berikut:

Nama Jabatan Referensi
Indren Stephen Naidoo (IN) Presiden Direktur Akta Notaris Mala Mukti, SH., LLM. No.4, tanggal 2 Mei 2016.
Sutikno Widodo Sjarif (SS) Direktur
Apriliani T Siregar (AS) Direktur
Rapat Direksi

Sepanjang tahun 2016, Direksi Perusahaan menyelenggarakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali,  dengan daftar hadir sebagai berikut:

No Tanggal Jumlah Kehadiaran
CB SS AS IN
1 25 January 2016 v - v -
2 4 February 2016 v v v -
3 28 March 2016 - v v -
4 11 April 2016 - v v -
5 11 May 2016 - v v v
6 21 June 2016 - - v v
7 27 July 2016 - v v v
8 24 August 2016 - v v v
9 7 September 2016 - v v v
10 10 October 2016 - v v v
11 23 November 2016 - v v v
12 20 December 2016 - v v v
  %   83 100 100
Komite-Komite Penunjang Direksi

Untuk membantu efektifitas pelaksanaan tanggung jawabnya, Direksi Perusahaan telah membentuk komite-komite sebagai berikut:

Komite Investasi

Komite Investasi bertanggung jawab untuk menelaah dan mengawasi kebijakan-kebijakan, prosedur-prosedur dan strategi investasi untuk seluruh manajemen investasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Komite Pengawasan Manajemen Risiko

Komite Pengawasan Manajemen Risiko bertanggung jawab dalam pelaksanaan fungsi manajemen risiko yang meliputi pengawasan dan pembahasan permasalahan-permasalahan, proses dan prosedur-prosedur manajemen resiko.

Komite Anti Pencucian Uang (Anti Money Laundering/AML)

Komite AML bertanggung jawab untuk memastikan pemenuhan kewajiban Perusahaan yang terkait dengan pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah (KYCP).

Komite Pengarahan Produk

Komite Pengarahan Produk bertanggung jawab untuk mengembangkan produk dan melaksanakan kampanye produk agar menghasilkan penjualan yang terdepan dan mengembangkan pengalaman perilaku nasabah.

Komite Pengawasan Manajemen Risiko Terintegrasi

Komite Pengawasan Manajemen Risiko Terintegrasi bertanggung jawab dalam pelaksanaan fungsi manajemen resiko secara terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan.

Dewan Pengawas Syariah (DPS)

AJMI telah memenuhi persyaratan dan kualifikasi terkait tenaga ahli syariah.

Tugas dan Tanggung Jawab

DPS Perusahaan bertanggung jawab atas tugas-tugas sebagai berikut:

  1. Mengawasi dan memberi nasihat dan saran kepada Direksi agar kegiatan Perusahaan sesuai dengan prinsip Syariah;
  2. berupaya menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan Nasabah;
  3. menyelenggarakan rapat DPS secara berkala paling sedikit enam kali dalam satu tahun.
Keanggotaan dan Komposisi DPS

DPS Perusahaan terdiri dari tiga anggota, dimana penunjukkan ketiganya telah disetujui oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI melalui Surat Keputusan No.U-024/DSN-MUI/I2009 tanggal 22 Januari 2009, dengan komposisi sebagai berikut:

Nama Jabatan Referensi Terakhir
Drs. Karnaen A. Perwataatmadja, MPA, FIIS Ketua DPS Akta Notaris Mala Mukti, SH, LLM, Notaris di Jakarta No.56, tanggal 26 Oktober 2016.
DR. Mohamad Hidayat, MBA, MH Anggota DPS
dr. Endy M. Astiwara, MA, FIIS* Anggota DPS
*) dr. Endy M. Astiwara, MA, FIIS telah mengajukan pengunduran diri terhitung sejak tanggal 26 Oktober 2016

Sekretaris Perusahaan

Fungsi Sekretaris Perusahaan dijalankan melalui Departemen Legal & Compliance dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Legal dan Compliace telah membantu pelaksanaan GCG secara efektif di Perusahaan.

Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal

Manajemen Perusahaan secara kolektif memiliki tanggung jawab dan akuntabilitas untuk menentukan tujuan-tujuan Perusahaan, menyusun strategi-strategi untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, dan mengembangkan struktur dan proses pengelolaan untuk penanganan terbaik atas risiko-risiko dalam pemenuhan seluruh tujuan tersebut melalui pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal yang efektif dan berkelanjutan. Sistem Pengendalian Internal yang efektif dan berkelanjutan oleh manajemen dan unit kerja Audit Internal Perusahaan tersebut adalah melalui penerapan model "tiga baris pertahanan" (the three lines of defense).

Secara garis besar, model "tiga garis pertahanan" ini memisahkan secara tegas antara 3 (tiga) bagian ("garis") yang terlibat dalam pengelolaan risiko yang efektif, yakni: i) Fungsi-fungsi yang memiliki dan mengelola risiko-risikonya, ii) Fungsi-fungsi yang memantau risiko-risiko, dan iii) Fungsi yang melakukan penilaian independen. Model "tiga garis pertahanan" Perusahaan adalah sebagai berikut:

  1. Garis pertahanan pertama - Unit Bisnis

    Bisnis bertanggung jawab untuk risiko dalam unit mereka termasuk manajemen risiko dan pengawasan yang terkait. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan strategi bisnis mereka sejajar dengan filosofi, risk appetite dan budaya pengambilan risiko Perusahaan untuk mengevaluasi dan mengelola eksposur risiko secara seksama dan konsisten dengan kebijakan risiko dan standar praktek Perusahaan, dan untuk memberikan imbal hasil yang sepadan dengan tingkat risiko yang ditanggung. Hal ini didukung oleh manajer risiko global yang bertanggung jawab untuk desain dan pelaksanaan praktek mitigasi risiko yang konsisten dengan kebijakan Perusahaan dan strategi manajemen risiko tertentu.

  2. Garis pertahanan kedua- Manajemen Risiko, Aktuaria, Keuangan, Kepatuhan ("kelompok")

    Kelompok ini memberikan pengawasan independen terhadap pengambilan risiko dan kegiatan mitigasi risiko. Karena Manulife adalah perusahaan global, kelompok ini memiliki akses ke seluruh kebijakan risiko perusahaan dan bidang fungsional perusahaan seperti manajemen risiko korporasi, aktuaria korporasi, keuangan korporasi, kepatuhan global, dan divisi resiko untuk mendukung pengawasan independen kelompok.

  3. Ketiga garis pertahanan - Internal Audit

    Internal Audit memberikan analisis independen mengenai kontrol yang efektif dan tepat terhadap risiko yang melekat dalam bisnis, dan apakah program mitigasi risiko dan fungsi risiko pengawasan efektif dalam mengelola risiko. Internal Audit bertanggung jawab langsung kepada Komite Audit.

Kasus Litigasi

Sepanjang tahun 2016, tidak terdapat perkara hukum yang signifikan melibatkan Perusahaan, serta anggota Dewan Komisaris, Direksi, DPS, maupun seluruh karyawan Perusahaan tidak terlibat dalam perkara hukum apapun.